undang undang narkoba terbaru 2014. . undang undang narkoba terbaru 2014

Belum Tersedia. Sejarah. Menyatakan terdakwa ANDRI KUSTIANDI Bin DIDI MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. bahwa Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang. Jakarta – Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu. UU No. ) Peraturan Kepala. Jenis-jenis narkotika diatur dalam undang-undang No. 21 Februari 2022 791 kali 1838 kali. Baru-baru ini terjadi di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah tiga warga negara Indonesia yang. Eddy Hiariej menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR. Daya adiktifnya sangat tinggi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. 6 Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepetingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan pemberlakuannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Buku Undang-undang Psikotropika Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Edisi Lengkap 2010 karya Tim Kreatif. Unduh Version Diunduh 17797 Ukuran Dokumen 0. Badan Narkotika Provinsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; i. Republik Indonesia, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062. Unduh. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) mengindikasikan kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk. Baca juga: Kunci Jawaban Contoh Soal PTS Bahasa Indonesia Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka. berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. "Saat ini, (draf) sudah ada di Setneg. 80 TAHUN 2014 TENTANG . Rumusan pasal yang bermasalah pun (seperti pasal karet Pasal 111, Pasal. 2. Dengan demikian, apabila akhirnya korban penyalahguna narkoba juga terbukti menjadi pengedar, ia tetap memiliki hak untuk direhab sebelum menjalani hukumannya sebagai pengedar narkoba. TENTANG . Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama menghadiri Rapat Konsinyering Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. Peraturan Terkait. Sedangkan hukuman pidana bagi. narkotika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat,. PeredaranPasal 35: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Glosarium. id- Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 44, BN. Napza Jawaban : C. NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Kedua adalah metode perbandingan di berbagai negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Rabu, 26 Jun 2019 15:40 WIB. Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Email. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. go. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. H (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diprediksi akan rampung tahun 2022, pecandu narkoba nantinya bakal direhabilitasi. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja dalam masyarakat. kitab suci atau simbol keagamaan. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Narkotika. Narkoba terbaru yang didapat dari pengembangan diri 15. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika edisi Terbaru & ori. TATA CARA . PERATURAN MENTERI KESEHATAN . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. TEMPO. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hiariej menyampaikan enam poin revisi terkait Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. 13, LN. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika. LATAR BELAKANG Dalam kurun waktu dua tahun terakhir merupakan tahun yang sangat menguras energi seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia, karena harus. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; b. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar Hukum. Buku Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Nantinya presiden juga akan mengeluarkan. Himpunan Undangundang Pengadaan Barang Dan Jasa Terbaru from Uu tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian: • berlaku 11 okt 2009. Nasional. Biasanya pelaku yang dihukum mati ini adalah pengedar yang membawa narkotika lebih dari 1 kilogram atau 5 pohon golongan I (pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), pasal 132 (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). NOMOR. BAB I . Narkoba adalah narkotika dan obat /bahan berbahaya, tertulis dalam Undang Undang Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dikatakan bahwa berlakunya sanksi Pidana bagi barangsiapa yang menyimpan, mengedarkan, mamakai dan memproduksi Narkotika dan bahan/zat berbahaya. Penegak Hukum Narkoba Pemerintah ( { {lang-en| Drug Enforcement Administration adalah [] federal Amerika Serikat di bawah Departemen Kehakiman. Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yaitu melanggar Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perumusan sanksi pidana yang yaitu ancaman pidana tertinggi adalah pidana mati, Dalam hal. kan soal Indonesia darurat narkoba. Dimensi(L x P)-Kategori. UU No. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580); 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubahHak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk (Pasal 106 UU 35/2009): a. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal. 31, jdih. Pemilu Baru. 2023-09-03 the impact of enforcement of corruption law by the corruption eradication commission after the ratification of the latest kpk law; 2023-08-19 modul pelatihan undang-nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana: sejarah kitab undang-undang hukum pidana di indonesia; 2023-08-19 modul pelatihan undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang NAPZA secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2 Perbuatan Memiliki Ganja. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Narkotika yang baru tidak. Laqembi: Terobosan Terbaru untuk Pengobatan Penyakit Alzheimer Dini; INPEFA, Obat Gagal Jantung Ganda untuk Pertama Kalinya Disetujui FDA. A A A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 2. SuaraMalang. Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang. d. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang. 35 Tahun 2009 baru masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2018, namun Rancangan Undang-Undang (RUU)nya tidak pernah diajukan oleh. *) (2) Setiap rancangan undang­undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. Rp33. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Namun, dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. kemkes. 1222, PERATURAN. Teddy menyatakan dirinya siap untuk menjalani proses hukum, namun Jenderal bintang dua tersebut membantah jika ia terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedar sabu. Kab. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. V, No. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perbedaan pengertian Narkotika dengan Psikotropika. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Rp250. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan; Revisi UU Narkoba Disebut Akan Disahkan pada 2022. Peraturan menteri sosial tentang asistensi rehabilitasi sosial. (2019). PENDAHULUAN A. ”. Jumlah Halaman-Berat. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah ketinggalan zaman, isu revisinya pun masih bergulir sangat lamban sebab sejak digaungkan tahun 2015, revisi UU No. 11. undang No. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. PECANDU NARKOTIKA . Merujuk pada peraturan tersebut, memperhatikan Pasal 13 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK–237/PMK. 30. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Tidak mampu atau tidak. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. lemari narkotika psikotropika. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); 6. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. Narkotika. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang. Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor. 98 KB. mor 352009 Tahun tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis. 828 orang dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 93, 21 kg shabu-shabu, 2. 19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang[i] Leonie Lokillo, dkk. 278 jo No. 21 February, 2022; admin; RUU Narkotika;. Tanggal Penetapan 27 April 2023. **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ditayangkan oleh Davit Setyawan. Undang-undang (UU) NO. 3. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 22 tahun 1997, yang menyatakan bahwa narkotika dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Kelompok I: Narkotika kelas ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah dan bukan untuk terapi dan memiliki potensi kecanduan yang sangat. narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,. Terbaru. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan. yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkotika,. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika adalah zat. UMUM Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Pada artikel ini akan menginformasikan tentang perubahan terbaru mengenai penggolongan narkotika dan psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017.